Pemerintah Taiwan resmi menetapkan CEO OnePlus, Pete Lau, sebagai buronan. Status ini muncul setelah otoritas kejaksaan Taiwan menerbitkan surat perintah penangkapan terkait dugaan perekrutan tenaga kerja lokal tanpa izin resmi. Kasus tersebut kini menjadi perhatian luas karena menyangkut sektor teknologi yang dinilai strategis serta menyentuh isu sensitif hubungan lintas selat antara Taiwan dan China Daratan.
Menurut otoritas Taiwan, Pete Lau diduga terlibat dalam perekrutan lebih dari 70 teknisi asal Taiwan untuk bekerja dalam jaringan perusahaan yang berkaitan dengan OnePlus. Perekrutan tersebut disebut dilakukan tanpa persetujuan pemerintah, sehingga dianggap melanggar Undang-Undang Cross-Strait Act. Regulasi ini mengatur secara ketat interaksi ekonomi dan ketenagakerjaan antara Taiwan dan China demi melindungi kepentingan nasional.
Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa aturan tersebut bukan sekadar formalitas administratif. Dalam konteks industri teknologi, regulasi ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap potensi kebocoran keahlian strategis. Taiwan dikenal memiliki sumber daya manusia unggul di bidang teknologi, khususnya semikonduktor, perangkat keras, dan riset pengembangan. Keahlian tersebut dipandang sebagai aset nasional yang harus dijaga.
Penyelidikan yang dilakukan jaksa juga menyeret dua warga negara Taiwan berinisial Lin dan Cheng. Keduanya didakwa karena diduga berperan aktif dalam membantu proses perekrutan teknisi tanpa izin. Peran yang disorot meliputi pendirian perusahaan, pengurusan administrasi, hingga pengelolaan struktur bisnis yang digunakan untuk mendukung kegiatan perekrutan tersebut.
Otoritas Taiwan mengungkap bahwa sebuah perusahaan didirikan di luar wilayah Taiwan pada 2014 dengan nama yang berkaitan dengan OnePlus. Setahun kemudian, perusahaan tersebut mengganti nama. Pergantian identitas ini dinilai bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari strategi untuk menyamarkan hubungan langsung dengan perusahaan induk dan menghindari pengawasan regulator.
Selain struktur perusahaan, aliran dana menjadi fokus penting dalam penyidikan. Dalam kurun waktu beberapa tahun, tercatat adanya transfer dana dalam jumlah besar ke Taiwan melalui perusahaan perantara. Dana tersebut dilaporkan sebagai pendapatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan aset riset.
Namun, hasil penelusuran aparat penegak hukum menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar gaji teknisi lokal, mendukung proses perekrutan, dan membeli peralatan operasional. Otoritas menilai penggunaan dana ini tidak sesuai dengan laporan resmi yang disampaikan, sehingga memperkuat dugaan adanya praktik perekrutan ilegal yang dilakukan secara sistematis.
Dalam pemeriksaan, Cheng menyatakan dirinya hanya berperan sebagai perwakilan hukum yang menangani urusan administrasi dan perencanaan pajak. Ia mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan tidak menerima gaji. Cheng juga menyebut bahwa aktivitas perusahaan di Taiwan hanya terbatas pada kegiatan penelitian dan pengembangan produk ponsel.
Sementara itu, Lin yang disebut menjabat sebagai direktur penelitian dan pengembangan mengakui bertanggung jawab atas proses seleksi teknisi dan kepemimpinan tim. Ia menyatakan bahwa unit di Taiwan tidak memiliki klien mandiri dan seluruh keputusan strategis berasal dari manajemen pusat. Keterangan ini dinilai penting oleh penyidik karena menunjukkan adanya kendali langsung dari tingkat eksekutif perusahaan.
Hingga kini, pihak OnePlus belum menyampaikan pernyataan resmi terkait status hukum CEO mereka maupun tuduhan yang diajukan oleh pemerintah Taiwan. Tidak adanya klarifikasi terbuka membuat kasus ini terus menjadi sorotan publik dan industri teknologi global. Banyak pihak menilai sikap perusahaan akan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.
Kasus ini mencerminkan kebijakan Taiwan yang semakin ketat terhadap perusahaan asing, khususnya dari China, dalam merekrut tenaga kerja lokal. Pemerintah Taiwan menilai praktik perekrutan tanpa izin berpotensi melemahkan daya saing industri nasional dan membuka risiko kebocoran teknologi strategis.
Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing yang diduga mendirikan entitas bayangan untuk merekrut teknisi lokal. Otoritas melakukan penyelidikan administratif, pemeriksaan keuangan, hingga penggerebekan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan teknologi dan stabilitas ekonomi nasional.
Penetapan Pete Lau sebagai buronan menjadi sinyal tegas bahwa Taiwan tidak ragu menindak dugaan pelanggaran hukum, meskipun melibatkan tokoh penting di industri teknologi global. Pemerintah menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pengecualian dan akan terus diperkuat.
Perkembangan selanjutnya dari kasus ini masih menunggu proses hukum lanjutan serta respons resmi dari OnePlus. Publik dan pelaku industri kini mencermati dampak kasus ini terhadap reputasi perusahaan serta dinamika industri teknologi di kawasan Asia Timur. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa ekspansi bisnis lintas negara di sektor teknologi menuntut kepatuhan penuh terhadap hukum dan regulasi setempat.